Redaksi Portalmetrokita Tidak ada lagi ruang abu-abu dalam soal Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketika pemerintah daerah masih ragu, […]
Kategori: Berita Tajuk
Kekosongan Jabatan Strategis, Jangan Dinormalisasi
Redaksi Portalmetrokita Kekosongan jabatan strategis di tubuh birokrasi, khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bukan […]
Ketika Kepala Daerah dan Pimpinan OPD Terjebak Bahasa Normatif Administrasi
Redaksi Portalmetrokita Bahasa normatif semakin sering digunakan Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai jawaban atas persoalan publik. Pernyataan yang terdengar aman secara […]
Ketika BOSDA Dikendalikan dari Kantor, Otonomi Sekolah Dipertanyakan
Redaksi Portalmetrokita Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas layanan pendidikan melalui penguatan peran sekolah. Prinsip ini sejalan dengan pasal 51 […]
Perubahan Nomenklatur Bukan Alat Memberhentikan ASN
Oleh : Husni Alholik, S.H. (Pemimpin Redaksi) Penyesuaian struktur organisasi pemerintahan adalah keniscayaan. Dinamika regulasi, efisiensi birokrasi, hingga penyederhanaan kelembagaan menuntut perubahan nomenklatur jabatan, baik […]
Desentralisasi Fiskal: Antara Harapan dan Realitas
Oleh : Husni Alholik, S.H. (Pemimpin Redaksi) Desentralisasi merupakan pilar penting reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui otonomi daerah, negara berupaya mendekatkan pelayanan publik, […]
Musrenbang: Demokrasi yang Dipajang, Aspirasi yang Dibuang
Redaksi Portalmetrokita Musrenbang terus dipuja sebagai simbol partisipasi rakyat. Setiap tahun ia digelar dengan spanduk besar, daftar hadir panjang, dan berita acara yang rapi. Namun […]
Ketika Kebijakan Kepala Daerah Menggerus Profesionalitas Birokrasi ASN
Redaksi Portalmetrokita Kepala daerah memegang posisi strategis dalam menentukan arah tata kelola pemerintahan di daerah. Melalui kewenangan politik dan administratif yang melekat, kepala daerah bukan […]
Putusan MK Menutup Ruang Kriminalisasi Kritik
Oleh : Pemimpin Redaksi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 menandai babak penting dalam penegakan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Melalui putusan ini, MK […]
Janji yang Dikhianati, Etika Pemerintahan Dipertaruhkan
Oleh : Pemimpin Redaksi Janji pejabat publik bukan sekadar rangkaian kata. Ia melekat pada jabatan, mengikat secara moral, dan menjadi ukuran kepercayaan rakyat. Karena itu, […]