Metro — Perspektif Media
Persoalan TPAS Karangrejo tidak semestinya dilihat sebagai pertentangan antara warga sekitar dengan Pemerintah Kota Metro. Persoalan ini jauh lebih besar, bagaimana pemerintah menjamin hak warga sekitar untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, sekaligus memastikan seluruh masyarakat Kota Metro tetap memperoleh pelayanan pengelolaan sampah.
Di sinilah pemerintah dituntut hadir dengan kebijakan yang bijak, terukur, dan tidak reaktif. Warga di sekitar TPAS Karangrejo tentu memiliki hak untuk menyampaikan keberatan apabila merasakan dampak dari aktivitas pengelolaan sampah. Mereka bukan sekadar masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan akhir, tetapi bagian dari warga Kota Metro yang juga berhak memperoleh lingkungan yang aman dan sehat.
Namun di sisi lain, ketika akses menuju TPAS terhenti dan pengangkutan sampah rumah tangga ikut terganggu, persoalan baru muncul. Sampah yang tidak terangkut berpotensi menumpuk di permukiman, lingkungan pasar, fasilitas umum, hingga kawasan padat penduduk.
Jangan sampai penyelesaian satu persoalan justru melahirkan persoalan baru.
Dari perspektif media, pemerintah harus mampu keluar dari pola pikir “siapa yang benar dan siapa yang salah”. Yang jauh lebih penting adalah apa solusi yang paling aman bagi masyarakat.
Pemerintah perlu segera menyiapkan langkah darurat agar pelayanan pengangkutan sampah tidak berhenti terlalu lama. Jika TPAS belum dapat digunakan secara normal, harus ada solusi sementara yang memenuhi aspek kesehatan, lingkungan, administrasi, dan keselamatan.
Pada saat yang sama, Pemkot Metro wajib duduk bersama masyarakat Karangrejo untuk membicarakan persoalan secara terbuka. Keluhan warga harus didengar, diverifikasi, dan ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Persoalan seperti bau, air lindi, kondisi jalan, lalu lintas kendaraan pengangkut sampah, dampak kesehatan maupun persoalan teknis lainnya tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa pemerintah bekerja.
Media memandang, pemerintah juga perlu memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kondisi TPAS, rencana pembenahan, penggunaan anggaran, mekanisme pengangkutan sampah selama masa darurat, serta target penyelesaiannya.
Keterbukaan menjadi penting karena persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah dan warga Karangrejo. Ini persoalan seluruh Kota Metro.
Karena itu, kebijakan pemerintah hendaknya tidak menempatkan warga Karangrejo berhadapan dengan warga Metro lainnya. Justru pemerintah harus menjadi jembatan yang memastikan keduanya memperoleh perlindungan.
Warga sekitar TPAS harus diselamatkan dari dampak pengelolaan sampah yang tidak layak. Warga Kota Metro juga harus diselamatkan dari ancaman penumpukan sampah akibat terhentinya pelayanan.
Inilah ujian tata kelola pemerintahan dalam situasi darurat. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa persoalan sedang ditangani. Pemerintah harus menunjukkan peta jalan yang jelas: apa yang dilakukan hari ini, apa yang dilakukan dalam beberapa hari ke depan, dan kapan persoalan TPAS Karangrejo benar-benar mendapatkan penyelesaian permanen.
Media juga mengingatkan, solusi darurat jangan sampai menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan pokok. Penataan TPAS harus diarahkan pada sistem pengelolaan sampah yang memenuhi ketentuan lingkungan dan mampu menjawab kebutuhan Kota Metro dalam jangka panjang. Sebab, sampah tidak pernah berhenti diproduksi hanya karena TPAS bermasalah.
Maka pemerintah pun tidak boleh berhenti mencari solusi. Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar memenangkan perdebatan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lainnya.
TPAS Karangrejo adalah persoalan bersama. Karena itu, solusinya pun harus menjadi solusi bersama dengan pemerintah sebagai pengambil keputusan sekaligus pelindung seluruh warga.
