Metro, Portalmetrokita.com – Kota Metro kembali berada di persimpangan penting dalam tata kelola pemerintahan. Proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Selter Sekda) bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum krusial untuk menentukan arah birokrasi ke depan, apakah akan melaju dengan profesionalisme atau kembali tersandera praktik lama yang penuh kompromi.
Sorotan tajam kali ini datang dari Wakil Ketua Umum Gamaestro Nusantara Husni Alholik, S.H., Selasa (05/05/2026) yang secara terbuka mengingatkan agar proses Selter Sekda tidak kehilangan marwahnya. Pesannya sederhana, tapi tegas, jangan main-main dengan profesionalitas.
Peringatan ini bukan tanpa alasan, dalam praktiknya, seleksi jabatan tinggi kerap dicurigai publik sebagai proses yang sudah “diatur rapi” sejak awal. Mulai dari isu kandidat titipan, kedekatan politik, hingga permainan di balik layar yang sulit dibuktikan namun terasa nyata di mata masyarakat. Di titik inilah, integritas panitia seleksi dan komitmen kepala daerah benar-benar diuji.
Selter Sekda seharusnya tidak berhenti pada kelengkapan berkas dan formalitas tahapan. Lebih dari itu, publik menaruh harapan besar agar yang terpilih adalah sosok dengan kapasitas manajerial kuat, rekam jejak bersih, serta keberanian menjaga independensi birokrasi.
Sekda bukan jabatan biasa. Ia adalah “mesin penggerak” pemerintahan, penghubung antara kebijakan politik dan implementasi teknokratis.
Jika posisi ini diisi oleh figur kompromistis, maka dampaknya akan menjalar ke seluruh sistem, mulai dari lambannya pelayanan publik hingga potensi penyimpangan kebijakan.
Karena itu, tuntutan profesionalisme yang disuarakan Gamaestro bukan sekadar kritik, melainkan alarm publik yang tidak boleh diabaikan.
Di Kota Metro, dinamika politik dan birokrasi bukan hal baru. Isu disharmoni internal, tarik-menarik kepentingan, hingga persepsi publik tentang “orang dalam” kerap muncul setiap kali jabatan strategis diperebutkan. Selter Sekda kali ini pun tak luput dari bayang-bayang tersebut.
Namun, justru di tengah situasi itulah transparansi harus ditegakkan setinggi mungkin. Setiap tahapan seleksi harus terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada atasan struktural, tetapi kepada publik yang berhak tahu arah masa depan pemerintahannya. Jika tidak, maka kecurigaan akan terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin terkikis.
Lebih jauh, proses ini juga menjadi ujian kepemimpinan Wali Kota Metro. Apakah berani berdiri di atas prinsip meritokrasi, atau justru terjebak dalam tekanan politik dan kompromi kekuasaan?…Publik tentu berharap pilihan jatuh pada figur terbaik, bukan yang paling dekat.
Sebab di era keterbukaan informasi seperti sekarang, setiap keputusan akan selalu berada dalam sorotan. Kesalahan dalam memilih Sekda bukan hanya berdampak internal, tetapi juga menjadi catatan publik yang sulit dihapus.
Satu hal yang perlu disadari, masyarakat hari ini tidak lagi pasif. Mereka mengamati, menilai, dan menyimpulkan.
Jika proses Selter Sekda berjalan bersih dan profesional, kepercayaan publik akan menguat. Namun jika sebaliknya, dipenuhi aroma kepentingan, maka legitimasi hasilnya akan selalu dipertanyakan, bahkan sebelum pejabat terpilih mulai bekerja.
Pernyataan Waketum Gamaestro Nusantara sejatinya adalah cermin suara publik, Metro butuh Sekda yang bekerja, bukan Sekda hasil kompromi. Selter Sekda adalah kesempatan memperbaiki wajah birokrasi. Jangan sampai momentum ini justru menjadi pengulangan dari pola lama yang selama ini dikritik. Profesionalisme bukan sekadar jargon, ia harus dibuktikan.
Dan pada akhirnya, publik akan menjadi hakim yang paling jujur, apakah proses ini melahirkan pemimpin birokrasi yang layak, atau hanya sekadar melanggengkan kepentingan yang dibungkus prosedur. (Red)
