Oleh : Pemimpin Redaksi
Dua puluh enam tahun sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih berdiri sebagai pilar utama kebebasan berekspresi di negeri ini. UU ini lahir dari semangat reformasi, ketika pers dilepaskan dari belenggu kekuasaan dan dijadikan mitra kritis demokrasi.
Namun pertanyaannya hari ini sederhana sekaligus krusial: seberapa kuat UU Pers melindungi wartawan di tengah kian agresifnya kriminalisasi? Secara normatif, UU Pers sangat tegas. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers dan melarang segala bentuk penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) secara eksplisit mengancam pidana bagi siapa pun yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Ancaman penjara dan denda besar seharusnya cukup untuk membuat siapa pun berpikir dua kali sebelum mengintimidasi wartawan.
UU Pers juga menganut prinsip lex specialis. Artinya, setiap sengketa pemberitaan wajib diselesaikan melalui mekanisme pers—hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers—bukan langsung dibawa ke ranah pidana. Inilah pembeda mendasar antara negara demokratis dan negara yang alergi kritik.
Masalahnya, kekuatan UU Pers sering berhenti di atas kertas. Di lapangan, wartawan masih kerap dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik, dipanggil aparat tanpa pelibatan Dewan Pers, bahkan diproses pidana atas produk jurnalistik. UU Pers seolah dikesampingkan, kalah cepat oleh KUHP, UU ITE, atau tafsir sepihak aparat penegak hukum. Dalam situasi ini, hukum bukan lagi alat keadilan, melainkan instrumen tekanan.
Lebih ironis lagi, Dewan Pers—lembaga yang diamanatkan UU—tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Rekomendasinya kerap diabaikan. Wartawan bisa tetap diperiksa, ditahan, bahkan diseret ke pengadilan, meski karyanya dinilai sebagai produk jurnalistik yang sah.
Memasuki era pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, ancaman itu kian nyata. Pasal-pasal tentang penghinaan pejabat, ketertiban umum, dan penyiaran informasi berpotensi menjadi pintu masuk baru untuk membungkam kritik. Jika aparat gagal menempatkan UU Pers sebagai rujukan utama, maka kemerdekaan pers akan tergerus perlahan, legal, dan sistematis.
Redaksi berpandangan tegas: UU Pers bukan pelengkap hukum, melainkan benteng terakhir demokrasi. Pers tidak kebal hukum, tetapi pers tidak boleh dikriminalisasi. Kritik bukan kejahatan. Liputan bukan permusuhan. Wartawan yang bekerja sesuai kode etik harus dilindungi, bukan ditakut-takuti.
Jika negara sungguh menghormati demokrasi, maka ukuran paling jujurnya adalah keberanian melindungi pers yang kritis—bukan pers yang jinak. Sebab ketika wartawan dibungkam, yang sesungguhnya kehilangan suara bukanlah pers, melainkan publik.
