Oleh : Pemimpin Redaksi
Pejabat publik dibayar untuk melayani, bukan untuk tersinggung. Kritik adalah konsekuensi jabatan, bukan ancaman kekuasaan.
Ketika pejabat publik alergi terhadap kritik, sesungguhnya yang dipertontonkan adalah kegagalan memahami mandat rakyat. Dalam demokrasi, pengawasan dan pertanyaan publik adalah alat kontrol agar kebijakan tidak menyimpang dari kepentingan umum.
Pers tidak menyerang pribadi, tetapi menguji kebijakan. Jika kritik dijawab dengan intimidasi atau ancaman hukum, maka yang runtuh bukan wibawa pers, melainkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan itu sendiri.
Pejabat publik yang kuat bukan yang paling keras membungkam, tetapi yang paling siap diuji. Keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan dikoreksi adalah fondasi kepemimpinan yang sehat.
Demokrasi tidak tumbuh dari ketakutan. Ia hidup dari keberanian menerima kritik.
