Oleh : Husni Alholik, S.H.
Di banyak daerah, hubungan antara pejabat publik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) sering kali menjadi perbincangan hangat. Ketika seorang pejabat daerah terlihat berada dalam struktur organisasi tertentu, baik sebagai pembina, penasehat, atau pengurus, muncul pertanyaan yang tidak sederhana: di mana batas antara peran sebagai aparatur negara dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat?
Secara hukum, aparatur sipil negara (ASN) memang tidak sepenuhnya dilarang untuk berorganisasi. Negara bahkan mengakui kebebasan berserikat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, ketika seorang pejabat publik memegang jabatan strategis dalam birokrasi, keterlibatan dalam organisasi tertentu bisa memunculkan persoalan lain, yakni persepsi publik tentang netralitas.
Dalam kerangka aturan, prinsip netralitas ASN ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini menempatkan integritas, profesionalitas, dan bebas dari konflik kepentingan sebagai fondasi utama birokrasi.
Artinya, setiap ASN harus memastikan bahwa jabatan yang diembannya tidak digunakan untuk kepentingan di luar tugas negara.
Persoalan muncul ketika batas itu menjadi kabur. Misalnya, ketika seorang pejabat daerah berada dalam posisi penasehat atau pembina suatu ormas yang aktif menyampaikan pernyataan publik terkait berbagai isu daerah.
Dalam situasi seperti itu, masyarakat sering kali sulit membedakan: apakah pernyataan tersebut murni sikap organisasi, atau secara tidak langsung mencerminkan sikap kekuasaan.
Inilah titik sensitif yang sering memicu kontroversi di berbagai daerah.
Ormas pada dasarnya memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Mereka dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat, mitra pemerintah dalam kegiatan sosial, hingga penggerak kegiatan kemasyarakatan.
Namun di sisi lain, sebagian organisasi juga sering tampil dalam dinamika politik lokal, memberikan kritik, dukungan, bahkan tekanan terhadap kebijakan pemerintah.
Ketika pejabat pemerintah berada dalam struktur organisasi semacam itu, muncul kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan. Bukan semata-mata karena ada pelanggaran hukum, tetapi karena adanya kemungkinan terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara kekuasaan birokrasi dan organisasi masyarakat.
Publik bisa saja bertanya: apakah organisasi tersebut mendapatkan akses lebih dekat ke pemerintah? Apakah kedekatan personal dengan pejabat daerah bisa mempengaruhi kebijakan atau keputusan tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering muncul bukan karena masyarakat ingin berprasangka buruk, tetapi karena kepercayaan terhadap institusi publik harus dijaga dengan standar yang tinggi.
Dalam konteks disiplin aparatur, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga menegaskan bahwa pegawai negeri tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatannya.
Prinsip ini menekankan bahwa aparatur negara harus mampu menjaga jarak profesional terhadap kepentingan di luar institusi pemerintahan.
Di banyak daerah, pejabat tinggi birokrasi biasanya memilih bersikap lebih berhati-hati. Mereka tetap dapat berinteraksi dengan organisasi masyarakat, tetapi tidak berada dalam struktur kepengurusan yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan.
Sikap semacam ini bukan berarti menjauh dari masyarakat, melainkan justru menjaga marwah birokrasi agar tetap berdiri di atas semua golongan.
Dalam pemerintahan yang sehat, jarak kelembagaan antara negara dan organisasi masyarakat menjadi penting.
Negara harus hadir sebagai pengayom bagi semua kelompok, bukan hanya bagi organisasi tertentu. Ketika batas ini dijaga dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tetap terpelihara.
Pada akhirnya, persoalan pejabat publik dan ormas bukan sekadar soal boleh atau tidak boleh. Yang jauh lebih penting adalah soal etika, persepsi publik, dan tanggung jawab moral dalam menjaga netralitas kekuasaan.
Karena dalam birokrasi modern, kepercayaan masyarakat sering kali tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah menjaga jarak dari kepentingan yang bisa menimbulkan keraguan.
Netralitas bukan sekadar aturan di atas kertas. Ia adalah fondasi kepercayaan publik terhadap negara. Dan ketika seorang pejabat publik memegang jabatan strategis, menjaga batas itu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat.
