Kota Metro, Portalmetrokita.com – Wali Kota Metro akhirnya memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) yang sempat menjadi sorotan.
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena menjalankan agenda strategis bersama Kementerian Pertanian dalam rangka memperkuat sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.
Ia menegaskan, rapat koordinasi (rakor) yang dihadirinya bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi pangan yang saat ini menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak nyata bagi petani, sehingga produksi tetap terjaga meskipun menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.
Dari agenda tersebut, Pemerintah Kota Metro direncanakan akan memperoleh dukungan konkret berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), yang dinilai sangat dibutuhkan petani. Bantuan itu meliputi 28 unit traktor roda empat (TR4), 20 unit combine harvester, 56 unit pompa air 3 inci, serta 5 unit pompa air 6 inci.
Wali Kota menilai, kehadiran langsung dalam forum tersebut merupakan bagian dari langkah “jemput bola” agar daerah tidak tertinggal dalam memperoleh dukungan pusat, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti pertanian.
Meski demikian, ia memastikan bahwa proses pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Rapat paripurna LKPJ tetap terlaksana dan diikuti oleh 19 anggota DPRD Kota Metro, sebagai bagian dari mekanisme evaluasi yang diatur dalam sistem pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 18 ayat (2), yang mengatur bahwa dalam hal kepala daerah berhalangan, pelaksanaan fungsi penyampaian maupun tanggapan terhadap pandangan umum fraksi dapat dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah.
Pada rapat paripurna tersebut, kursi eksekutif terisi oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, yang hadir mewakili Pemerintah Kota Metro. Secara administratif dan kelembagaan, kehadiran tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan kepemimpinan daerah, sehingga forum tetap memenuhi unsur keterwakilan dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara proporsional, dengan menempatkan kepentingan masyarakat, khususnya petani sebagai prioritas utama.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir, tidak hanya di ruang rapat, tetapi juga dalam memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi,” tegasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Wali Kota berharap polemik yang berkembang dapat dilihat secara utuh, bahwa di tengah dinamika yang ada, upaya menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah.(*)
