Oleh : Husni Alholik, S.H. (Pemimpin Redaksi)
Seruan aksi petani yang mengemuka belakangan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari akumulasi persoalan yang nyata, banjir yang berulang, ketidakpastian musim, serta kebutuhan akan perlindungan yang lebih konkret. Suara itu adalah refleksi langsung dari lapangan, jujur, mendesak, dan tidak bisa ditunda.
Namun pada saat yang hampir bersamaan, Pemerintah Kota justru sedang bergerak di arena yang berbeda. Kehadiran Wali Kota dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pertanian bukanlah kebetulan waktu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari respons atas persoalan yang sama yang kini disuarakan petani. Di sinilah penting untuk melihat kedua peristiwa ini dalam satu tarikan napas yang utuh.
Sebelumnya pun Pemerintah Kota Metro
telah berikan bantuan alsintan berupa 19 unit traktor roda empat, 2 unit traktor tangan, serta 4 unit pompa air dengan total nilai mencapai sekitar Rp9,8 miliar. Kepada petani di Metro Selatan
Apa yang disuarakan petani hari ini banjir, ancaman gagal panen, dan lemahnya perlindungan, berkorelasi langsung dengan agenda yang dibahas di tingkat nasional, mitigasi perubahan iklim, distribusi bantuan alat dan mesin pertanian, serta penguatan sistem produksi pangan.
Dengan kata lain, substansi tuntutan di jalan dan substansi kebijakan di pusat sesungguhnya saling bertemu. Aksi petani mempertegas urgensi. Rakornas menyediakan instrumen solusi.
Jika ditarik lebih jauh, aksi tersebut justru memperkuat legitimasi langkah pemerintah di tingkat pusat. Ia menjadi bukti bahwa kehadiran kepala daerah dalam forum nasional bukan sekadar formalitas, tetapi membawa beban nyata dari lapangan. Sebaliknya, langkah pemerintah di pusat memberi arah bahwa tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai tekanan, melainkan berpeluang diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Di titik ini, keduanya bukanlah dua kutub yang saling berhadapan, melainkan dua bagian dari proses yang sama, satu memberi tekanan, satu mengupayakan jalan keluar. Meski demikian, tantangan sesungguhnya terletak pada kecepatan dan kesinambungan. Petani berbicara dalam kerangka “hari ini”, sementara kebijakan sering bergerak dalam kerangka “proses”.
Ketika keduanya tidak disambungkan dengan baik, yang muncul adalah kesan keterlambatan, bahkan ketidakhadiran.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan memilih antara aksi atau kebijakan, melainkan memastikan bahwa keduanya terhubung secara nyata. Bahwa setiap suara yang muncul di lapangan memiliki jalur yang jelas menuju pengambilan keputusan, dan setiap keputusan yang dihasilkan mampu kembali menjawab kebutuhan di lapangan.
Dalam konteks ini, kehadiran Wali Kota di Rakornas dan munculnya aksi petani justru dapat dibaca sebagai satu momentum yang saling menguatkan. Yang satu mengingatkan urgensi, yang lain membuka akses solusi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tidak terletak pada seberapa keras tuntutan disuarakan atau seberapa tinggi forum yang dihadiri, tetapi pada satu hal yang paling sederhana: apakah petani benar-benar merasakan perubahan.
Jika itu yang menjadi tujuan bersama, maka sejatinya tidak ada yang berseberangan, yang ada hanyalah proses yang harus dipastikan benar-benar bertemu di titik hasil.
