Oleh : Husni Alholik, S.H. Wartawan Madya
Di banyak daerah, istilah “kas kosong” selalu datang seperti alarm kebakaran, mendadak, gaduh, dan memicu kepanikan. Tapi persoalannya bukan sekadar uang yang tidak ada di rekening daerah. Yang lebih berbahaya adalah ketika “kas kosong” berubah menjadi narasi liar tanpa kendali.
Media punya peran besar dalam membentuk persepsi ini. Begitu istilah itu muncul, publik langsung dibawa pada satu kesimpulan sederhana pemerintah gagal. Tidak mampu mengelola keuangan, tidak cakap merencanakan anggaran, dan lebih jauh lagi dicurigai menyimpan praktik buruk di balik angka-angka.
Padahal, realitas keuangan daerah tidak selalu sesederhana itu. Dalam banyak kasus, “kas kosong” bisa jadi hanya persoalan timing. Transfer dari pusat belum masuk, sementara belanja sudah berjalan. Ada jeda antara kewajiban dan ketersediaan likuiditas. Tapi penjelasan teknis seperti ini jarang terdengar menarik. Ia kalah cepat dari judul-judul keras, “Kas Daerah Kering!”, “Pemda Terancam Bangkrut!”. Di titik ini, media tidak lagi sekadar menyampaikan fakta, tapi ikut membentuk kecemasan.
Namun, menyederhanakan persoalan sebagai sekadar “framing media” juga keliru. Sebab di sisi lain, pemerintah daerah sering kali memberi ruang bagi lahirnya spekulasi. Transparansi yang setengah-setengah, data yang tidak dibuka utuh, serta komunikasi publik yang defensif, semua itu memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Ini bukan sekadar isu teknis anggaran. Ini sudah masuk wilayah kepercayaan publik. Ketika kas disebut kosong, yang dibayangkan masyarakat bukan laporan keuangan, melainkan gaji yang terlambat, proyek yang berhenti, layanan publik yang terganggu. Kekhawatiran itu nyata. Dan media, dengan segala dinamika redaksinya, hanya mempercepat penyebaran kegelisahan tersebut.
Di sinilah politik mulai bermain.
Isu kas kosong hampir selalu berubah menjadi panggung. Legislatif menekan, oposisi menyerang, dan eksekutif bertahan. Yang diperdebatkan bukan lagi solusi, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab. Narasi publik pun bergeser dari “apa yang harus diperbaiki” menjadi “siapa yang harus disalahkan”.
Sayangnya, dalam banyak kasus, substansi hilang di tengah kebisingan.
Padahal, yang dibutuhkan publik sebenarnya sederhana yakni kejelasan.
Apakah benar kas kosong?
Jika iya, karena apa?
Berapa lama?
Dan apa langkah pemulihannya?
Tanpa itu, “kas kosong” akan terus menjadi isu yang mudah dipelintir, baik oleh kepentingan politik maupun logika pemberitaan yang mengejar sensasi. Pemerintah daerah seharusnya belajar dari pola ini.
Di era keterbukaan, diam bukan lagi strategi aman. Menutup informasi justru mempercepat krisis kepercayaan. Sebaliknya, membuka data secara utuh, bahkan saat kondisinya tidak ideal, adalah satu-satunya cara meredam spekulasi.
Sementara itu, media juga dituntut lebih bertanggung jawab. Mengkritik adalah keharusan, tetapi menjelaskan konteks adalah kewajiban. Tanpa itu, media berisiko menjadi pengeras suara kepanikan, bukan penjernih informasi.
Pada akhirnya, “kas kosong” bukan hanya soal saldo.
Ia adalah cermin tentang kualitas tata kelola, kedewasaan politik, dan integritas komunikasi publik. Dan jika cermin itu retak, yang pecah bukan hanya citra pemerintah, tapi juga kepercayaan masyarakat.
