Kota Metro, Portalmetrokita — Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) mengajak seluruh wartawan dan masyarakat ikut memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dari tingkat SMP maupun SMA Tahun 2026 agar berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua GWI Metro Husni Alholik, S.H. Rabu (27/05/2026) melalui sambungan celuler mengatakan, bahwa pengawasan publik sangat penting guna mencegah praktik titipan siswa, manipulasi data, hingga pungutan liar yang dapat mencederai dunia pendidikan dan merugikan masyarakat.
“SPMB harus berjalan bersih dan terbuka. Pers dan masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial agar proses penerimaan siswa berlangsung adil dan tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Pelaksanaan SPMB mengacu pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Pendidikan. Selain itu, pengawasan masyarakat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
Tak hanya itu, keterbukaan informasi dalam pelaksanaan SPMB juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan badan publik membuka informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk proses penerimaan peserta didik baru.
Ketua GWI Metro menilai wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang. Ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik dan tidak menggiring opini tanpa dasar fakta.
“Pers hadir bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berani melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan harus dijaga bersama. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan momentum penerimaan siswa untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.(Ag)
