Oleh : Husni Alholik, S.H. Pemimpin Redaksi
Masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang lebih dominan antara eksekutif dan legislatif. Yang mereka rasakan adalah apakah jalan diperbaiki, banjir ditangani, pelayanan kesehatan berjalan baik, pendidikan semakin berkualitas, dan roda perekonomian daerah bergerak. Semua itu bergantung pada seberapa baik APBD dikelola.
Eksekutif dan legislatif memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan keduanya sama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Eksekutif menjalankan pemerintahan, sementara legislatif membahas anggaran, menetapkan kebijakan bersama kepala daerah, dan menjalankan fungsi pengawasan.
Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, tetapi perbedaan tersebut seharusnya bermuara pada lahirnya kebijakan yang lebih baik, bukan memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan amanah yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Masyarakat berhak melihat hasil nyata, bukan sekadar menyaksikan dinamika politik yang berkepanjangan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Hubungan yang harmonis bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang kritis namun objektif justru akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Di sisi lain, eksekutif juga harus terbuka terhadap masukan dan kritik yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah siapa yang menang dalam perdebatan politik, melainkan seberapa besar APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketika eksekutif dan legislatif mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain, maka kepercayaan publik akan tumbuh, pembangunan berjalan lebih efektif, dan tujuan bernegara di tingkat daerah dapat diwujudkan sebagaimana amanat konstitusi.
