Oleh: Husni Alholik, S.H. (Pemimpin Redaksi)
Dalam dinamika birokrasi daerah, promosi dari pejabat Eselon III di sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kerap memunculkan pertanyaan publik: adakah tenggang waktu tertentu yang harus dipenuhi sebelum seorang pejabat bisa “naik kelas” ke eselon II?
Secara normatif, regulasi tidak mengenal istilah masa tunggu yang kaku. Kerangka hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
Aturan tersebut menegaskan bahwa pengisian JPT Pratama harus melalui mekanisme seleksi terbuka dan berbasis sistem merit. Artinya, promosi bukan soal “berapa lama menjabat Eselon III di OPD”, melainkan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat kompetensi, rekam jejak, integritas, serta pengalaman jabatan yang relevan paling singkat lima tahun secara kumulatif. Seleksi dilakukan secara kompetitif, transparan, dan akuntabel.
Namun, di ranah praktik, isu tenggang waktu seringkali dikaitkan dengan etika kepatutan. Publik bisa saja bertanya ketika seorang pejabat yang baru hitungan bulan menjabat Eselon III di sebuah OPD tiba-tiba mengikuti bahkan memenangkan seleksi JPT Pratama. Secara hukum mungkin sah, tetapi secara persepsi publik belum tentu sepenuhnya bebas dari tanda tanya.
Di sinilah pentingnya konsistensi penerapan sistem merit. Promosi jabatan tidak boleh dipersepsikan sebagai hasil kedekatan politik, kompromi kekuasaan, atau sekadar rotasi cepat tanpa pertimbangan kinerja yang terukur. Birokrasi yang sehat menuntut kesinambungan pengalaman dan kematangan manajerial.
Kenaikan ke JPT Pratama bukan sekadar perubahan eselon, tetapi pergeseran tanggung jawab strategis. Seorang pejabat eselon II memikul beban kebijakan, pengendalian program, hingga akuntabilitas anggaran dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pengalaman substantif dan kepemimpinan yang teruji menjadi kebutuhan, bukan formalitas.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang tenggang waktu bukan semata persoalan administratif. Ia menyentuh dimensi kepercayaan publik. Transparansi proses seleksi, keterbukaan hasil penilaian, dan penjelasan rasional atas setiap promosi menjadi kunci merawat legitimasi birokrasi.
Jika sistem merit ditegakkan secara konsisten, maka cepat atau lambatnya promosi tidak lagi menjadi polemik. Yang dinilai bukan durasi, melainkan kualitas. Dan di situlah ukuran sesungguhnya dari reformasi birokrasi diuji.
