Portalmetrokita
Dalam negara hukum, kewenangan pemerintahan tidak pernah bersifat tanpa batas. Setiap jabatan publik memperoleh legitimasi bukan dari praktik yang berulang, melainkan dari dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Salah satu bentuk kewenangan yang sejak awal dirancang bersifat terbatas adalah jabatan penjabat sekretaris daerah. Jabatan ini lahir sebagai solusi administratif sementara untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan ketika posisi sekretaris daerah definitif belum dapat diisi. Dengan karakter tersebut, pengaturannya pun secara sadar dibatasi oleh hukum.
Regulasi Kementerian Dalam Negeri mengatur bahwa penjabat sekretaris daerah diangkat untuk jangka waktu paling lama enam bulan dan hanya dapat diperpanjang satu kali apabila pejabat definitif belum ditetapkan. Pembatasan ini tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen pengendalian kekuasaan agar jabatan sementara tidak berkembang menjadi kewenangan permanen tanpa proses yang sah.
Pembatasan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dijalankan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Dalam hukum administrasi negara dikenal doktrin ultra vires, yaitu larangan bagi pejabat untuk bertindak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini kemudian ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang.
Persoalan mulai muncul ketika masa jabatan penjabat diperpanjang berulang kali melampaui batas normatif yang telah ditentukan. Pada titik tersebut, yang dipertaruhkan bukan lagi efektivitas birokrasi, melainkan legalitas kewenangan itu sendiri. Sebab kewenangan yang dijalankan tanpa dasar hukum yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam seluruh tindakan administratif yang dihasilkannya.
Sekretaris daerah memegang posisi strategis sebagai koordinator perangkat daerah, pengendali administrasi, serta simpul penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Karena itu, kepastian hukum atas kedudukan jabatannya menjadi syarat mendasar bagi tertib administrasi negara.
Ketika dasar kewenangan berada dalam wilayah abu-abu, maka risiko hukum pun tidak dapat dihindari. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan konsekuensi tegas terhadap tindakan yang melampaui wewenang. Keputusan yang lahir dari kewenangan yang tidak sah dapat dinilai cacat hukum dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Di sisi lain, hukum sejatinya telah menyediakan solusi yang sah terhadap kekosongan jabatan definitif. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, termasuk sekretaris daerah, dapat dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Apabila kondisi tertentu belum memungkinkan, penunjukan penjabat lain tetap dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perpanjangan jabatan secara berulang bukanlah satu-satunya pilihan, apalagi pilihan yang paling aman secara hukum. Menjadikan perpanjangan sebagai jalan pintas justru berpotensi memperlemah prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijaga oleh pemerintah sendiri.
Penting ditegaskan bahwa kritik terhadap praktik ini tidak dimaksudkan untuk menilai individu atau motif tertentu. Fokusnya semata pada sistem dan kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam negara demokratis, kritik semacam ini merupakan bagian dari mekanisme korektif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dalam rel yang benar.
Kepastian hukum bukan sekadar konsep normatif, melainkan fondasi kepercayaan publik. Ketika aturan diterapkan secara konsisten, publik akan melihat bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kenyamanan kekuasaan.
Sebaliknya, ketika batas kewenangan mulai ditafsirkan secara longgar, maka yang tergerus bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga legitimasi pemerintahan itu sendiri.
Pada akhirnya, kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang mampu bertahan lama melalui berbagai tafsir, melainkan kekuasaan yang tahu kapan harus berhenti sesuai hukum. Jabatan sementara, betapapun penting fungsinya, tetap harus tunduk pada batas yang telah ditetapkan undang-undang.
Di situlah esensi negara hukum diuji: bukan pada saat kekuasaan berjalan mulus, tetapi ketika hukum meminta kekuasaan untuk menahan diri.
