Kota Metro, Portalmetrokita — Minimnya penerangan di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Metro menuai sorotan serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro […]
Bulan: Januari 2026
Normalisasi Plt Seharusnya Menjadi Alarm Bagi Perbaikan Manajemen Pemerintahan
Oleh : Husni Alholik, S.H. Pengisian jabatan publik melalui Pelaksana Tugas (Plt) pada dasarnya merupakan langkah administratif yang sah dalam kondisi tertentu. Ia dimaksudkan sebagai […]
Jelang Ops Keselamatan Krakatau 2026, Polres Metro Matangkan Kesiapan Personel
Kota Metro, Portalmetrokita – Polres Metro Polda Lampung menggelar Latihan Pra Operasi (Latpra Ops) dalam rangka Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi Operasi Keselamatan Krakatau 2026, […]
Tekanan Fiskal Bayangi APBD 2026, DPRD Metro Dorong Optimalisasi PAD
Kota Metro, Portalmetrokita – Tekanan fiskal membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) Kota Metro Tahun Anggaran 2026 seiring menurunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. […]
Polres Metro Lakukan Olah TKP Penemuan Jenazah Lansia di Metro Timur
Metro, Portalmetrokita – Polres Metro melalui Unit Identifikasi Satreskrim bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Yosorejo telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas penemuan jenazah seorang laki-laki […]
Menjaga Kepastian Hukum dalam Pengisian Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah
Portalmetrokita Dalam negara hukum, kewenangan pemerintahan tidak pernah bersifat tanpa batas. Setiap jabatan publik memperoleh legitimasi bukan dari praktik yang berulang, melainkan dari dasar hukum […]
Infak Tidak Boleh Dipaksa atas Nama Jabatan
Portalmetrokita Infak adalah amal mulia. Ia lahir dari keikhlasan, bukan dari tekanan kekuasaan. Karena itu, praktik penentuan nominal infak bagi aparatur sipil negara (ASN) oleh […]
Menjaga Koridor Konstitusi dalam Penegakan Hukum terhadap Pers
Redaksi Portalmetrokita Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD […]
Ketika Anggaran SKPD Diatur oleh yang Tak Berwenang
Redaksi Portalmetrokita Dalam sistem pemerintahan daerah, anggaran bukan sekadar instrumen pembangunan. Ia adalah produk hukum. Karena itu, siapa yang berwenang menyusunnya tidak boleh ditentukan oleh […]
Kewenangan yang Tertib, Pemerintahan yang Terlindungi
Oleh : Husni Alholik, S.H. Pemimpin Redaksi Negara membangun sistem pemerintahan dengan prinsip bahwa setiap kewenangan harus bersumber dari hukum. Dalam administrasi publik, kewenangan bukan […]