Oleh: Redaksi
Dalam konteks kepemimpinan daerah, jabatan Kepala Daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Setiap kebijakan anggaran, pembangunan, hingga pelayanan publik adalah keputusan moral yang akan berdampak pada kesejahteraan atau penderitaan masyarakat.
Islam menegaskan, kekuasaan tanpa amanah hanya akan melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan.
Al-Qur’an secara tegas memerintahkan pemimpin untuk menjalankan amanah dan menegakkan keadilan. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. ”(QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menjadi kritik terbuka bagi praktik kepemimpinan daerah yang potensi abai terhadap keadilan, baik dalam anggaran, pembangunan, pelayanan publik maupun penegakan aturan. Ketika kebijakan lebih berpihak pada elite atau kelompok tertentu, maka amanah kepemimpinan telah bergeser menjadi alat kekuasaan.
Islam juga menolak kepemimpinan yang tebang pilih dan anti-kritik. Kepala daerah dituntut berlaku adil meskipun keputusan itu tidak populer atau berisiko secara politik. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”
(QS. An-Nisa: 135)
Prinsip ini seharusnya menjadi rambu etika bagi pemimpin daerah dalam menegakkan hukum dan tata kelola pemerintahan. Penegakan aturan yang hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Lebih jauh, Al-Qur’an mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan musyawarah dan keterbukaan. Allah SWT berfirman: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Musyawarah dalam konteks pemerintahan daerah bukan formalitas belaka, melainkan kesediaan pemimpin mendengar aspirasi rakyat, DPRD, tokoh masyarakat, hingga kelompok kritis. Pemimpin yang alergi terhadap kritik sejatinya sedang menjauh dari prinsip Islam itu sendiri.
Kepemimpinan daerah yang baik menurut Islam juga menuntut keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pemimpin yang menutup diri dari penderitaan rakyatnya akan mendapat balasan yang berat. Pembangunan yang megah tetapi mengabaikan layanan dasar, kemiskinan, dan keadilan sosial, hanyalah keberhasilan semu.
Pada akhirnya, Islam tidak menilai kepemimpinan dari lamanya menjabat atau ramainya pencitraan, melainkan dari seberapa jauh kekuasaan digunakan untuk melayani. Kepala daerah yang menjadikan jabatan sebagai amanah akan selalu hadir di tengah rakyat, bukan berjarak di balik kekuasaan. Sebaliknya, ketika amanah diabaikan, maka kritik publik bukanlah ancaman, melainkan cermin yang sedang dihadapkan kepada kekuasaan.
